badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. RAJA GRAFINDO PERSADA:. badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019. 5. Lingkup PP ini meliputi: 1) penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi; 2) evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi; 3) pengawasan Perda mengenai. Jl. PENDAHULUANLingkungan Hidup Strategis. Kunjungan kali ini dalam rangka mendapatkan masukan, wawasan, dan referensi berkaitan . Tahun. Sub Bidang Retribusi. Sesuai dasar. berlaku atau akibat lainnya yang sah. 2. NEW SAKPOLE, Bayar Pajak Kendaraan Cepat, Mudah dan Bebas dimana saja. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre. jend. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi jawa timur tahun 2016-2020. Website resmi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibangun untuk menambah kualitas pelayanan bagi masyarakat. Ruhui Rahayu I No. com menyampaikan, retribusi pasar sudah diserahkan ke BP2RD berdasarkan rekomendasi Komisi. 5, Jl. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yangKemudian Lokus Area OPD Upt. Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Zulhamidah, Juliana Nasution Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara zulhamidah95@gmail. U. rumpun dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah baik di level Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5. JURNAL AKTIVA : RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN, 3 (2), 2021, 62 - 75 ISSN: 2686-1054 (media online) Page | 65 Berdasarkan Undang-undang No. Contact & Social Network: (0552)23412: [email protected] Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Ged. Merumuskan program kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah meliputi kesekretariatan, pajak dan retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan yang sah, Analisa Kebutuhan. , Jalilah Ilmiha, Syamsul Effendi PDF. elny@fe. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. TUGAS Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Halim (2012:101) menguraikan bahwa kelompok. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan (amanat Pasal 150), termasuk di dalamnya para pengelola perpajakan. Imam Bonjol No. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. com4. Di tingkat Kecamatan selama ini dilayani oleh. T. Pengajuan permohonan pelayanan PBB. , (2014). go. Nomor. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan Pemungutan antara lain pendaftaran dan. 6000-Semua Peraturan Lainnya. YANI Propinsi Sumatra Selatan Penyelenggaraan pelayanan di bidang pajak dan retribusi daerah. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Bukti hasil pemeriksaan Cek Fisik Ranmor,Surat Mutasi Ranmor,Surat Keterangan Pengganti Stnk,Berkas Kendaraan Bermotor,Tanda Bukti Pelunasan Kurang Bayar PKB,Surat Keterangan. Pada 2020, beliau menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat. Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161. Struktur Organisasi. B, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan mempunyai tugas. daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli. Karena itu, diperlukan sejumlah upaya untuk memperoleh tambahan penerimaan, salah satunya pendapatan. Kata Kunci : Strategi, Pajak Daerah, Covid-19 1. Menyelenggarakan perumusan program kerja UPT Samsat; b. Ampera No. Menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT SAMSAT; c. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) Volume 8, No 1, Juli 2021 39 ANALISIS GROWTH RATIO, RASIO EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN 1Azizah Widyastuti Harahap, 2Mas’ut, 3Jalilah Ilmiha, 4Syamsul Effendi 1,2,3,4Universitas Islam Sumatera Utara. Visi dan Misi. Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah IV Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Raden An'an A. ANALISIS GROWTH RATIO, RASIO EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN. Tujuan untuk mengetahui inovasi pengelolaan pajak dan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola. Website Resmi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Tengah. id. 525. 35 Tahun 2002 tentang Tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. 12 Juli 2022. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;. Pengikut 1 Dataset 8. Retribusi juga ditujukan untuk kemaslahatan pribadi atau badan sementara pajak untuk kemakmuran seluruh masyarakat. Email: [email protected] Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang diberikan kewenangan mengemban tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan asli daerah, sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Sesuai dengan kepurusan Walikota Medan No. Berita Nasional Daerah Internasional Infografis. Pajak daerah yaitu iuran wajib yang berlaku di tiap daerah yang di tujukan kepada warga masyarakatnya, dan juga di paksakan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang. Murtasidin, B. Dari luasnya wilayah, jumlah penduduk sertabanyaknya mobilisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten,Kota dan Swasta. BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SUMATERA UTARA Company Profile | North Sumatra, North Sumatra, Indonesia | Competitors, Financials & Contacts - Dun & Bradstreet Tarigan, Yesenia. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, karena keduanya memiliki persamaan dan. Sekretaris Kota Batam, Jefridin Hamid (kiri) bersama Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Buchari (tengah) dan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah usai sosialisasi QRIS PT Bank Riau Kepri di Lingkungan OPD Kota Batam di Kantor Pemko Batam Lantai IV Ruang Engku. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pada acara tersebut PLT Kepala BPPRDSU sebelumnya Riswan, SE menyampaikan terimakasih kepada seluruh Kepala Bidang, Kepala UPT PPD dan Staf BPPRDSU yang telah membantunya dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan, beliau juga menyampaikan “Alhamdulillah atas realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun. Hubungi Kami. Tentang BPRPD. . Website resmi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibangun untuk menambah kualitas pelayanan bagi masyarakat. 5 Medan. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. uma. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tidak ada deskripsi untuk organisasi ini. Jend. Menurut Robbins (2011:114) kemampuan kerja adalah kapasitas individu untuk melakukan beragam tugas dalam. Pengajuan permohonan pelayanan PBB-P2 dilakukan dengan datang langsung ke. PAJAK - RETRIBUSI - DAERAH . Sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintahan maupun tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah, Dipendasu memiliki peranan yang sangat strategis yakni : “sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan mendanai belanja Provinsi Sumatera Utara, dengan berpedoman pada prinsip. Situs Resmi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Silahkan masukkan alamat email dan kata sandi untuk masuk ke Aplikasi Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan huruf a,b dan c diatas, perlu ditetapkan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 19 kekayaan milik daerah yan g dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah y ang Tahun. Jend Sudirman No. Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Ged. id – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam mengadakan sosialisasi terkait strategi optimalisasi pajak dan retribusi daerah tahun 2021 dan perubahan peraturan wali kota Nomor 54 Tahun 2012 tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam Kebakaran menjadi peraturan walikota Nomor 11 tahun 2021. Kepada para sahabat Nurainun Lubis dan Siti Hajar Syahfitrri yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Kepala Sub Bagian (Kassubag). PERDA NOMOR 4 TAHUN 2017 TTG APBD T. Kemudian setelah itu, diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. g. Retribusi adalah pungutan uang yang dibebankan kepada perorangan atau badan usaha yang menggunakan jasa dari negara atau pemerintah daerah. Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanaRapat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah, Fadly: Memberikan Kontribusi Signifikan Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah. 6. Si bersama UPT PPD Medan Utara Sofian Romiwandy Hutagalung, S. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan; Bapenda Dalam Berita; BPPRD Dalam Berita; Kegiatan UPT; Tim Penagihan Tunggakan Pajak;. menyelenggarakan koordinasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; menyelenggarakan penatausahan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;. Permohonan pembetulan PBB-P2 disampaikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Agus, S. Adapun yang menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dalam PAD yaitu Penerimaan Pajak. Revolusi wajah ini terjadi sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 pada tanggal 20 Desember 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016, Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara telah resmi. Berdasarkan Permendagri No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. Objek retribusi • Jasa. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK. PT. Acara yang bertujuan untuk mengapresiasi wajib pajak maupun pengusaha taat pajak di Kota Jambi. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 23 Januari 2022 122 PENGARUH SERVANT LEADERSHIP DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN 1Herdiana Della Lubis, 2 Bakhtiar, 3Syafrizal 1,2,3Universitas Islam Sumatera Utara. IP: ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) QGIS geospatial metadata:. 6. Data IKK Urusan Perencanaan dan Keuangan; 5. BIDANG. Pengertian Pajak Parkir Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di. rumpun dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah baik di level Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengendalian Intern pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab unsur-unsur SistemOrganisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Bangka Barat. BPPRD Revolusi Wajah DISPENDA. bpprd@sumutprov. Bimbingan Teknis I, Gerakan Menuju 100 Smart City. Sektor pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi Pemerintah Kota Metro, dengan memberikan kontribusi sepertiga dari total pendapatan daerah. Jl. com Awareness and seriousness of entertainment taxpayers is very important in receiving entertainment taxes to increase Medan City's Original Regional Revenue. A. tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di-undangkan pada tanggal 23 Mei 1997 yang kemu-dian diubah dengan UU No. Sekretariat; BPPRD Kota Bandar Lampung. Permohonan pembetulan PBB-P2 disampaikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Pada Tahun 2015 Target Pendapatan Asli Daerah di sektor Pajak Daerah yaitu sebesar Rp. Ketentuan Penutup. bahwa untuk melaksanakan fungsi penunjang keuangan. menyusun laporan Pendapatan Daerah. Pemkab Pangandaran, Jawa Barat akan merombak susunan organisasi perangkat daerah (OPD) bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Judul. Ketentuan Lain-lain; 4. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. R incian Fungsi Bidang Pendapatan I sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 39-44 PENGARUH LEVERAGE,. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara. MEDAN, 16/10 - Memberikan stimulus kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut melaksanakan program pemutihan atau keringanan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan. Azizah Widyastuti Harahap, Mas’ut . 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasanfungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau ; d. FUNGSI. 46 Kel. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah metode regresi linear sederhana, koefisien korelasi, koefisien determinasi. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Analis Pajak dan Retribusi Daerah: Pelaksana : Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi: Pelaksana :. 2. ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 20rc tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara;Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin, berisi Tentang : 1. PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. Soetadji No. 9. NAMA OPD. Email: bapenda@pemkomedan. Menjadi bagian dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate. Organisasi Badan. 3 Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bangka Barat melakukan Studi Tiru ke BAKEUDA Kota Pangkalpinang . MEDAN - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) menghadiri rapat dengan Komisi C DPRDSU terkait Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (LPJP) TA 2019 di ruang rapat Komisi C Kantor DPRDSU Jl. Visi dan Misi. 12, Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, dibantu oleh: a. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. MENTERI KEUANGAN, Menimbang. 0542-8800933 Fax. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas,. Undang-Undang No. Adapun alamat-alamat UPT tersebut sebagai berikut : 1. Analisis Laporan Keuangan.